Dokumen

Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan apakah model ataupun konsep pengakuan dalam hubungan antara negara dengan masyarakat adat yang diakomodasi dalam hukum telah ideal untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak‐hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat adat. Jumlah halamannya: 131 (Epistema Institute, 2010).

• Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (pdf - 1 MB)

---

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Sebuah ilustrasi bergambar yang menerangkan isi dari Dekarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), termasuk jenis-jenis hak masyarakat adat yang harus dilindungi. Sumber: AIPP dan AMAN.

• Poster-UNDRIP-Indonesia1.jpg (jpg - 2 MB)

---

Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat

Ini menyediakan informasi dasar dan teknis tentang pilihan-pilihan hukum daerah agar Pendamping Hukum Rakyat pada khususnya dan Masyarakat Sipil pada umumnya mampu memilih tindakan advokasi hukum untuk menetapkan hak-hak masyarakat adat, beserta dengan kiat-kiat sederhana yang dapat membantu.

• Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat (pdf - 2 MB)

---

Konflik atau Mufakat?

Penelitian ini menjabarkan kasus-kasus produsen minyak sawit yang gagal mendapat persetujuan dari masyarakat, lewat proses yang diwajibkan RSPO berdasarkan mandat PBB yang dikenal Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Temuan-temuan ini mendukung bukti-bukti perusakan karena pengembangan sawit bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. (FPP, Sawit Watch dan TUK Indonesia, 2013)

• Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan (pdf - 10 MB)

---

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka? Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari Asia Tenggara dan Afrika (FPP / SawitWatch, 2012)

• Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO (pdf - 2 MB)

---

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat (Studi Kasus)

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus). A. Jerabus (2014).

• Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat (Studi Kasus) (pdf - 2 MB)

---

Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di K..

Pemerintah daerah Kalimantan Tengah telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat. Seperti Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang diubah menjadi Perda No. 1 Tahun 2010. Juga Peraturan Gubernur Kalteng No. 2009 tentag Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah yang diubah dengan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2012. Namun Perda tersebut belum mencukupi untuk menampung semangat pengakuan terhadap hak masyarakat adat, khususnya terhadap hutan adat. Diperlukan kebijakan baru, baik merupakan revisi terhadap Perda dan Pergub maupun kebijakan yang sama sekali baru. Makalah ini disampaikan Yance Arizona dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012” yang diselenggarakan di Palangkaraya, 20 November 2013 oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah.

• Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di K.. (pdf - 336 KB)

---