70% dari penduduk dunia mendapat makanan dari penghasil pangan agroekologi skala kecil, yang hanya menggunakan 30% daratan dunia dan sedikit bahan dari luar (ETC, 2009). Meski demikian, mereka adalah komunitas yang paling terancam oleh perampasan lahan.

Hutan tropis yang berada di bawah perlindungan ketat pemerintah memiliki laju penggundulan hutan yang jauh lebih tinggi dibanding hutan yang dipelihara masyarakat setempat. Jika dilakukan dengan benar, manfaat pengelolaan berbasis masyarakat dapat dilihat dalam jangka panjang, yang berujung pada pelestarian yang lebih besar, partisipasi, menurunnya kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi dan perlindungan banyak spesies hutan. Sebuah penelitian CIFOR membandingkan studi kasus di 16 negara dan menemukan bahwa hutan yang dilindungi pemerintah, termasuk taman nasional, mengalami penggundulan hutan enam kali lebih besar.

Banyak dari hutan, padang, badan air dan sumberdaya alam terkait dimiliki dan dikelola oleh masyarakat menggunakan lembaga adat. Sekitar dua miliar orang mengakses dan menggunakan sumber-sumber daya ini, termasuk 370 juta Masyarakat Adat di dunia (Forest Peoples Program et al, 2015: 4).

Bagi masyarakat yang mendiami lahan hutan, 'meningkatnya kepastian hak atas tanah memiliki potensi nyata untuk meningkatkan akses terhadap pangan bergizi' (IUFRO, 2015: 154).

13-20% emisi CO2 global berasal dari penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan. Tingkat ini akan jauh lebih besar jika masyarakat adat tidak melindungi hutan mereka. Dengan mengurangi penyusutan lingkungan secara besar-besaran, kepastian hak atas tanah masyarakat adat membantu perlindungan keanekaragaman hayati, tata kelola hutan dan keamanan iklim.

Lebih dari 40% oksigen dunia dihasilkan oleh hutan hujan.
Wilayah adat di Asia & Amerika Latin: jauh lebih efektif dalam membatasi kerusakan akibat kebakaran dibanding kawasan yang dilindungi dengan ketat seperti taman nasional. (Nelson dan Chomitz, Bank Dunia, 2011)